Panas Saling Lempar Isu Jelang Muktamar NU: Gus Lilur vs Kiai Musta'in
JOMBANG – Suhu politik Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, 27-31 Agustus 2026, kian memanas. Dua isu besar bergulir bersamaan: serangan terhadap kapasitas keilmuan calon Ketua Umum PBNU dan peringatan tentang praktik politik uang yang disebut sudah menjadi realita.
Dua tokoh yang paling menyorot isu ini adalah HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, kiai kampung asal Situbondo, dan KH Musta'in Syafi'ie, kiai sepuh dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Keduanya melontarkan pernyataan yang memicu reaksi luas di kalangan warga Nahdliyin.
Gus Lilur: Gus Kikin Tak Bisa Ngaji
Pernyataan kontroversial pertama muncul dari Gus Lilur. Dalam video yang diunggah akun TikTok TITIKNEWS.ID, ia secara terang-terangan menyebut salah satu calon kuat Ketua Umum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, tidak memiliki kemampuan mengaji yang memadai untuk disebut sebagai ulama.
📌 Pernyataan Gus Lilur
"Gus Kikin sama sekali tidak bisa ngaji. Tapi yang paling menyakitkan kami para kader muda NU adalah beliau yang diusung tidak cukup mumpuni untuk disebut sebagai ulama."
Meski mengakui Gus Kikin sebagai dzuriah muassis NU (keturunan pendiri NU), Gus Lilur tetap mempertanyakan kapasitas keilmuan agama pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut. "Dengan segala hormat saya pada Kiai Abdul Hakim Mahfud, Gus Kikin memang dzuriah muassis NU. Tapi secara keilmuan, yang itu ilmu agama, mohon maaf. Tanpa mengurangi hormat saya pada Pesantren Tebuireng, Gus Kikin sama sekali tidak bisa ngaji," ujarnya.
Gus Lilur Tuding Gerakan "Tim 9"
Gus Lilur juga menuding adanya gerakan "Tim 9" yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan untuk mengintervensi suksesi kepemimpinan NU. Ia menyebut nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf sebagai pihak yang diduga mengarahkan dukungan kepada Gus Kikin sebagai Ketua Umum dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
📌 Tegasan Gus Lilur
"Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu," tegas Gus Lilur.
Bantahan Alumni Tebuireng
Pernyataan Gus Lilur mendapat respons keras dari berbagai kalangan, terutama alumni Pondok Pesantren Tebuireng. Yusuf Hidayat, alumni Tebuireng, menilai Gus Lilur tidak memahami secara utuh sosok Gus Kikin.
📌 Bantahan Yusuf Hidayat
"Menurut saya, Lilur tidak memahami sosok KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Beliau beberapa kali menulis buku dan memiliki rutinan ngaji bersama para ustaz. Saya bersaksi beliau sendiri yang membacanya," ujar Yusuf.
Ia memaparkan bahwa Gus Kikin aktif mengaji kitab kuning dan menulis sejumlah karya, termasuk buku "Hadratussyaikh KH M. Hasyim Asy'ari, Pemersatu Umat Islam Indonesia" dan "Syarah Kitab Qanun Asasi". Gus Kikin juga aktif mengajar kitab Adab al-Alim wa al-Muta'allim karya KH Hasyim Asy'ari.
Gus Ali Azhar, dzurriyah keluarga besar Ponpes Al-Hamdaniyah Sidoarjo, juga angkat bicara. Ia menyebut pernyataan Gus Lilur "tidak beradab" dan "keliru besar".
📌 Tanggapan Gus Ali Azhar
"Kalau Lilur sedang menjadi 'mainan orang', ini sangat kita sayangkan. Janganlah sibuk men-downgrade orang lain, apalagi itu jauh dari kebenaran. Dari sisi fakta saja sudah salah," tegas Gus Ali.
KH Musta'in: Politik Uang Bukan Isu, Tapi Realita
Di sisi lain, KH Musta'in Syafi'ie, kiai sepuh dari Pondok Pesantren Tebuireng, menyoroti isu yang tak kalah panas: politik uang dalam Muktamar NU. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut bukan lagi sekadar isu, melainkan sudah menjadi realita yang terjadi di lapangan.
📌 Pernyataan KH Musta'in
"Ini bukan isu lagi, tapi realita, ada yang ngaku," tegas KH Musta'in.
Ia mengkritik praktik pemberian uang yang kerap dibungkus dengan istilah "uang transportasi" untuk menutupi praktik politik uang. Menurutnya, jika uang tersebut benar-benar untuk biaya transportasi, seharusnya diserahkan secara terbuka melalui mekanisme panitia dan tidak dikaitkan dengan kepentingan politik di Muktamar.
KH Musta'in menyebut pemberian uang sebelum pelaksanaan Muktamar lebih tepat disebut sebagai panjer atau uang muka. Praktik semacam itu, kata dia, merupakan kemungkaran yang harus dihentikan.
📌 Kritik Tajam KH Musta'in
"Hal itu jelas-jelas sebuah kemungkaran," tegasnya. Ia juga menyebut pelaku politik transaksional sebagai "ulama-ulama fasik" — orang yang terlihat baik pemikirannya tetapi hatinya buta. "Pikirane ketok apik, tapi hatinya buta," ujarnya.
Dua Isu, Satu Pesan: Marwah NU di Ujung Tanduk
Dua isu yang bergulir—serangan personal terhadap kapasitas keilmuan calon dan peringatan tentang politik uang—menunjukkan bahwa Muktamar NU ke-35 sedang menghadapi ujian berat.
Di satu sisi, ada upaya mendiskreditkan kandidat melalui narasi "tak bisa ngaji". Di sisi lain, ada kekhawatiran serius tentang maraknya praktik transaksional yang mengancam legitimasi hasil Muktamar.
📌 Harapan Para Kiai
Para kiai sepuh dan tokoh NU mengingatkan agar marwah dan kemandirian NU tetap terjaga. Muktamar seharusnya menjadi forum untuk memperkuat khidmah dan arah perjuangan organisasi, bukan arena transaksi politik atau saling menjatuhkan.
Dengan Muktamar tinggal beberapa hari lagi, publik menanti langkah nyata kepolisian dan panitia dalam mengawal proses agar berjalan bersih, bermartabat, dan bebas dari intervensi kekuasaan serta politik uang.
Sumber: Video Gus Lilur, pernyataan alumni Tebuireng, Tim Jombangasli.com
Editor: Om Boy
Tidak ada komentar:
Posting Komentar