Sumber Air Jernih di Grenjeng Jenisgelaran Bareng Di-stop Kades, Warga: Padahal Buka Lapangan Kerja 10 Orang! Ini Duduk Perkaranya

Sumber air bersih di Dusun Grenjeng, Desa Jenisgelaran, Bareng. (Foto: Istimewa)

JOMBANGASLI.COM — Kisah inspiratif sekaligus miris datang dari Dusun Grenjeng, Desa Jenisgelaran, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Sebuah usaha mandiri pengelolaan sumber air bersih yang sudah berjalan hampir 2 tahun dan menjadi tumpuan hidup 5–10 karyawan, tiba-tiba harus berhenti beroperasi.

Usaha tersebut dikelola oleh warga setempat yang dikenal dengan inisial Pk ML sebagai ketua pengelola.

Niatnya sangat mulia. Di atas tanah miliknya sendiri yang berada di dekat sungai, Pk ML menemukan sumber air yang besar, jernih, dan setelah diuji lab oleh dinas terkait, dinyatakan layak konsumsi.

Berbekal hasil lab tersebut, Pk ML pun punya inisiatif untuk mengelolanya secara mandiri. Hasilnya luar biasa. Setiap hari ada aktivitas 10 hingga 15 unit truk tangki yang keluar masuk mengambil air bersih untuk didistribusikan. Omsetnya pun lumayan besar, sekitar Rp 20 juta per bulan. Lingkungan pun sangat mendukung.

Kesaksian Warga dan Karyawan: Kami Kehilangan Mata Pencaharian

Kabar penghentian usaha ini membuat para pekerja terpukul. Salah satu anggota pengelola yang kami temui di lokasi, sebut saja WD, mengaku sangat menyayangkan penghentian tersebut.

"Betul, kami sudah hampir 2 tahun kerja di sini. Kalau di-stop begini kami mau kerja apa lagi? Padahal sumber airnya besar dan tidak pernah kering," ujar WD dengan nada sedih.

Senada dengan WD, anggota lainnya berinisial SML menambahkan, "Truk tangki itu tiap hari antri dari pagi. Airnya memang bagus, jernih. Warga sekitar juga tidak pernah komplain, malah senang karena jalan dusun jadi ramai."

Sementara itu, NH, salah satu karyawan harian yang menggantungkan hidup dari usaha ini mengatakan, "Saya sudah 5 bulan kerja di sini. Buat nghidupi anak istri. Kalau ditutup, ya kami nganggur lagi."

Ketua pengelola, Pk ML, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa usahanya dihentikan oleh Kades setempat.

"Betul, saya di-stop Kades. Alasannya karena ada surat resmi dari Dinas Pengairan yang menyatakan sumber mata air itu masih wilayah Dinas Pengairan," kata ML.

Kenapa Bisa Di-stop? Ternyata Ini Penyebabnya—Kades Tidak Salah!

Setelah kami telusuri langsung ke sumber mata air, fakta di lapangan memang membenarkan apa yang dikatakan Kades. Sumber air tersebut secara administratif masih masuk wilayah kewenangan Dinas Pengairan, yaitu BBWS Brantas dan Dinas PU SDA Provinsi Jatim.

Penjelasan Kades setempat saat dimintai keterangan pun sangat panjang lebar dan masuk akal, bahkan dilengkapi bukti surat resmi dari pihak Pengairan.

Menurut aturan di Indonesia, sesuai UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, semua sumber air—walaupun mata airnya muncul di dalam tanah milik pribadi Pak ML—itu dikuasai oleh Negara. Apalagi lokasinya di dekat sungai, yang merupakan sempadan sungai.

Kades menyetop karena ada surat resmi dari Pengairan. Artinya secara administratif, pengelolaan Pak ML selama hampir 2 tahun itu dianggap belum berizin. Kades wajib menghentikan, kalau tidak, Kades yang akan kena teguran karena membiarkan pengusahaan air negara tanpa izin.

Jadi posisi Pk ML itu lemah secara hukum walau kuat secara sosial.

Solusi Biar Bisa Lanjut Lagi—Jangan Dilawan, Tapi Dirangkul!

Lantas bagaimana solusinya agar usaha masyarakat yang sudah membuka lapangan pekerjaan mandiri ini bisa berlanjut lagi? Berikut jalan keluar yang berhasil kami rangkum dari dinas terkait:

Tahap 1: Bersihkan Administrasi di Desa Dulu
Ini kuncinya. Jangan dilawan Kadesnya, tapi dirangkul. Datang baik-baik ke Kades, minta fotokopi surat resmi dari Pengairan itu sebagai dasar. Buat surat pernyataan siap mengurus izin resmi dan siap bermitra dengan desa. Tawarkan skema Kerjasama dengan BUMDes Jenisgelaran. Misalnya bagi hasil 20–30% untuk PADes. Ini yang bikin Kades biasanya luluh, karena desa dapat pemasukan resmi, bukan liar.

Tahap 2: Urus Perizinan Resmi di BBWS Brantas
Ini yang paling penting. Pengelolaan air minum dengan 10–15 truk tangki per hari itu masuk kategori Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Keperluan Usaha dan wajib punya izin.

Syarat yang harus disiapkan Pak ML:

1. Alas hak tanah: Sertifikat / Letter C tanah tempat sumber air berada
2. Hasil lab yang sudah ada bahwa air layak konsumsi itu dilampirkan
3. Dokumen Lingkungan: Karena omset sudah Rp20 juta/bulan dan pakai truk besar, minimal harus punya UKL-UPL / SPPL dari DLH Jombang
4. Gambar Teknis: Debit sumber air berapa liter/detik, sistem pengambilan seperti apa
5. Surat Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan

Setelah itu ajukan online lewat OSS RBA dan SIP SDA di perizinansda.pu.go.id. Permohonan diajukan ke Dirjen SDA Kementerian PU, nanti Dirjen akan minta Rekomendasi Teknis dari BBWS Brantas Surabaya (7 hari kerja) dan Dinas PU SDA Provinsi Jatim.

Tahap 3: Kewajiban Setelah Izin Terbit
Kalau izin sudah keluar, baru Pak ML legal 100% dan Kades tidak bisa menyetop lagi. Kewajibannya: bayar BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan SDA) tiap bulan ke negara, pasang alat ukur debit air (water meter), jaga kelestarian mata air—jarak 200 meter dari pusat mata air harus tetap jadi kawasan lindung—dan laporan pemakaian tiap 3 bulan ke BBWS.

Harapan Warga Grenjeng

Warga Dusun Grenjeng berharap ada jalan tengah. Usaha mandiri seperti milik ML, WD, SML, NH, dan 7 karyawan lainnya ini adalah contoh nyata ekonomi kerakyatan yang harusnya dibina, bukan dimatikan.

"Kami hanya ingin usaha ini bisa lanjut lagi secara legal. Kami siap urus izin, siap kerjasama dengan desa. Yang penting 10 orang karyawan ini tetap bisa kerja," pungkas ML.

Semoga ada solusi terbaik dari Kades Jenisgelaran, Dinas PU SDA Jombang, dan BBWS Brantas agar sumber air jernih di Grenjeng ini tetap bisa mengalir, memberi manfaat, dan membuka lapangan kerja tanpa melanggar hukum.

Editor: Om Boyok

Informasi dan berita terkini seputar Jombang dan sekitarnya : jombangasli.com

Lainnya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

📰 ARSIP ARTIKEL

JOMBANGASLI.COM — Media Asli Jombang Mencerahkan

    DIrgahayu Korem
    Logo PT INews Global Indonesia