Dugaan Muktamar NU Dibiayai Uang Panas Menguat. KPK NU Demo di Gedung KPK Jakarta, Tuntut Pembatalan Keputusan AHWA!
JOMBANGASLI.COM — Dugaan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang dibiayai uang panas makin menguat. Jumat, 25 September 2026, sekitar 200 massa yang tergabung dalam Komite Penegakan Keadilan Nahdlatul Ulama (KPK NU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Tuntutan mereka tegas: usut dugaan politik uang dalam Muktamar NU, dan batalkan keputusan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam.
Bukti yang Diserahkan ke KPK
Koordinator KPK NU, Muhammad Sholihin, menyatakan pihaknya telah mengumpulkan data dan bukti dari sejumlah pihak selama berada di Jombang. Bukti itu kemudian diserahkan kepada penyidik KPK untuk ditindaklanjuti.
Menurut Sholihin, dugaan transaksi terjadi di Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah, Tambakberas, Jombang. Ia menyebut aliran dana sebesar 100.000 Dolar Singapura kepada enam anggota AHWA sebelum sidang pleno sembilan anggota. Setelah susunan sembilan anggota AHWA lengkap, ia menyebut terdapat aliran dana susulan sebesar 200.000 Dolar Singapura.
"Alasannya ini titipan salam dari Presiden. Luar biasa kan? Anasir-anasir jahat ini harus bertanggung jawab dan kami tidak terima," tegas Sholihin.
Tuntutan Utama Aksi
Dalam aksi yang berlangsung di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, KPK NU menyampaikan lima tuntutan resmi:
1. Tangkap dan Adili Pelaku Politik Uang — Meminta KPK segera menangkap dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
2. Batalkan Keputusan AHWA — Menuntut pembatalan keputusan AHWA yang menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam karena dinilai cacat moral dan batal demi hukum.
3. Gelar Rapat Ulang AHWA — Mendesak dilaksanakannya rapat ulang AHWA secara transparan di Rumah Pusaka Mbah Wahab Chasbullah, Tambakberas, Jombang.
4. Desakan Pengunduran Diri — Menyerukan kepada pengurus yang terlibat untuk segera mundur dari jabatannya.
5. Himbauan kepada Presiden RI — Meminta Presiden bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan politik uang.
Poster dan Sujud Bersama
Pantauan di lokasi menunjukkan massa mengenakan kaus putih bertuliskan "KPK NU" dengan atribut hijau. Mereka membentangkan berbagai poster berukuran besar, termasuk seruan "Tangkap Money Politic", "Merusak Marwah NU", "Malu Gus Segera Mundur", serta desakan agar Presiden Prabowo bertindak tegas memberantas korupsi. Sejumlah poster juga menampilkan foto Nusron Wahid.
Sebagai bentuk ekspresi penolakan terhadap korupsi, massa aksi melakukan sujud bersama di halaman depan Gedung Merah Putih KPK. Peserta disebut berasal dari berbagai elemen NU, termasuk Fatayat, Muslimat, Ansor, serta aktivis muda NU.
Bantahan PBNU: Itu Fitnah
Sekretaris Jenderal PBNU periode 2021–2026, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa tudingan adanya aliran dana pada Muktamar ke-35 NU merupakan fitnah. Gus Ipul yang juga Ketua Panitia Pelaksana Muktamar menyatakan tudingan tersebut dapat menyesatkan masyarakat apabila disampaikan tanpa bukti.
"Ya banyak itu mengembangkan ada risywah, ada intervensi, ada hal-hal yang enggak dilakukan, tapi dikabarkan. Itu sesungguhnya kan fitnah itu," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menanggapi tudingan adanya aliran dana sekitar Rp480 miliar yang disampaikan Gus Lilur, Gus Ipul mengatakan informasi tersebut harus dibuktikan. "Nah itu kan fitnah itu. Ya, itu yang harus dibuktikan. Dan itu bahaya sekali itu kalau kemudian enggak terbukti," ujarnya.
PBNU pun mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tersebut. Sedikitnya terdapat tiga orang yang akan diberikan somasi.
Tim Qanun: Tidak Ada Kaitan dengan OTT KPK
Tim Qanun Asasi Muktamar ke-35 NU juga membantah isu adanya dana hasil dugaan korupsi Kementerian ATR/BPN yang mengalir ke Muktamar NU. Koordinator Forum Korwil Qanun Asasi NU, Syamsudin M. Pay, menilai narasi tersebut tidak disertai dasar yang dapat menghubungkan perkara hukum dengan forum organisasi NU.
"Tidak ada dasar mengaitkan OTT itu dengan Muktamar ke-35 NU di Jombang," ujarnya.
Syamsudin menyebut OTT KPK berlangsung pada 14 September 2026, sementara Muktamar NU ke-35 telah ditutup pada 31 Agustus 2026. "Secara logika akal sehat, bagaimana mungkin duitnya ditangkap tanggal 14, terus ada isu itu beredar di Muktamar tanggal 31," paparnya.
Ia menyebut isu yang mengaitkan uang hasil korupsi dengan Muktamar NU sebagai hoaks dan fitnah keji.
Refleksi
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, telah selesai. KH Miftachul Akhyar resmi ditetapkan sebagai Rais Aam, dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Namun dugaan politik uang yang menyeruak setelahnya membuat organisasi terbesar di Indonesia ini diterpa badai kepercayaan.
KPK NU telah menyerahkan bukti. PBNU membantah dan mengancam jalur hukum. Tim Qanun menepis kaitan dengan OTT KPK. Di tengah tarik-menarik klaim dan bantahan, satu hal yang pasti: marwah NU dipertaruhkan, dan Jombang—tuan rumah Muktamar—menjadi saksi bisu dari semua ini. (*)
Penulis: Om Bin

Tidak ada komentar:
Posting Komentar