Rapot Ekonomi Jombang: Tumbuh 5,34%, Tapi Defisit Rp109 Miliar dan Bergantung 67% Dana Pusat, Kenapa PAD Masih Kerdil?
JOMBANG — Perekonomian Kabupaten Jombang menunjukkan kinerja yang solid pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,34 persen, naik dari 5,15 persen pada 2024. PAD juga melonjak dari Rp635 miliar menjadi Rp838 miliar. Tapi di balik angka-angka itu, ada persoalan struktural yang belum terselesaikan: APBD defisit Rp109,56 miliar, dan ketergantungan pada dana pusat masih 67 persen.
PAD Tumbuh, Tapi Kontribusinya Kecil
Realisasi PAD Jombang memang menunjukkan tren positif. Pada 2025, PAD mencapai Rp838,2 miliar atau 119,76 persen dari target. Pajak daerah naik dari Rp185,9 miliar (2023) menjadi Rp345,4 miliar (2025). Retribusi daerah melonjak dari Rp24,6 miliar menjadi Rp453,8 miliar.
Tapi kontribusinya terhadap total pendapatan masih kecil. Dari total pendapatan Rp2,677 triliun (APBD 2026), PAD hanya menyumbang Rp749 miliar atau 28 persen. Sisanya, Rp1,793 triliun (67 persen), berasal dari transfer pusat.
Defisit Rp109,56 Miliar
APBD 2026 mengalami defisit Rp109,56 miliar, ditutup dari SiLPA tahun sebelumnya. Belanja pegawai menelan Rp1,026 triliun atau 35 persen dari total belanja—melebihi amanat UU HKPD yang membatasi maksimal 30 persen. Sementara belanja modal hanya Rp150 miliar, jauh di bawah kebutuhan pembangunan.
Kenapa PAD Masih Kerdil?
Pertama, BUMD belum jadi motor PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya menyumbang Rp10,2 miliar dari target PAD Rp749 miliar. Artinya, BUMD seperti Tiber, Bank Jombang, dan Aneka Usaha Seger belum berkontribusi signifikan.
Kedua, PBB-P2 stagnan. PBB-P2 baru terealisasi sekitar 45 persen dari target Rp120 miliar. Kendalanya: verifikasi Data Objek Pajak (DOP) dan resistensi petani terhadap penyesuaian NJOP.
Ketiga, belanja pegawai makan anggaran. Dengan 35 persen anggaran habis untuk gaji, ruang fiskal untuk belanja produktif makin sempit. Ini bukan salah satu pihak, tapi konsekuensi dari struktur kepegawaian yang gemuk.
Keempat, PAD naik, tapi tidak cukup cepat. PAD memang tumbuh dari Rp635 miliar ke Rp838 miliar. Tapi pertumbuhan ini belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja yang terus naik. Akibatnya, Jombang tetap bergantung pada transfer pusat.
Komparasi: Sebelum dan Sesudah
Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,15 persen (2024) menjadi 5,34 persen (2025). Realisasi PAD naik dari Rp635,5 miliar menjadi Rp838,2 miliar. Kontribusi PAD terhadap pendapatan naik dari 20,5 persen menjadi 27,52 persen.
Ada perbaikan. Tapi ketergantungan pada pusat masih tinggi. Dari Rp2,677 triliun pendapatan 2026, Rp1,793 triliun masih dari transfer pusat.
Kesimpulan
Perekonomian Jombang tumbuh. PAD naik. Tapi itu belum cukup untuk membuat daerah ini mandiri secara fiskal. Selama 67 persen pendapatan masih bergantung pada pusat, dan belanja pegawai masih 35 persen, PAD akan terus kerdil—tumbuh, tapi tidak cukup besar untuk menopang kebutuhan daerah.
Ini PR besar bagi kepemimpinan Warsubi. Bukan soal angka pertumbuhan, tapi soal struktur fiskal yang belum berubah. (*)
Editor: Om Bin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar