DPRD Jombang Dukung Percantik Kota Jelang Muktamar NU, Ingatkan Akuntabilitas APBD
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, saat menyampaikan dukungan terhadap persiapan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Rabu (29/7/2026).
DPRD Jombang mendukung penuh persiapan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas pada 27–31 Agustus 2026. Namun, legislatif mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang agar setiap penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan bahwa dukungan terhadap agenda nasional tersebut tidak boleh mengesampingkan tata kelola keuangan daerah. Seluruh program penunjang harus memiliki dasar yang jelas, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Momentum Membangun Citra Jombang
Hadi menilai, Muktamar NU menjadi kesempatan besar untuk mengangkat citra Kabupaten Jombang di tingkat nasional. Karena itu, upaya mempercantik wajah kota dinilai penting agar memberikan kesan positif kepada ratusan ribu tamu yang diperkirakan hadir.
"Kalau penataan kota tentu saya mendukung. Ini momentum membangun branding Jombang. Tetapi jangan sampai mengabaikan akuntabilitas," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pembongkaran Ruko untuk Akses Lapangan Untung Suropati
Terkait rencana pembongkaran sejumlah rumah toko (ruko) di sekitar Lapangan Untung Suropati, Hadi menyatakan setuju apabila langkah itu diperlukan untuk menunjang kelancaran Muktamar. Lapangan tersebut akan menjadi lokasi pembukaan yang direncanakan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia menekankan bahwa hak para pedagang tetap harus dilindungi dan mekanisme kompensasi disiapkan secara jelas. "Semua harus tetap berpijak pada akuntabilitas, terukur, dan tidak melanggar aturan," pungkasnya.
📌 Fakta Persiapan Muktamar
Pemkab Jombang telah membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan panitia lokal. Berbagai persiapan meliputi perbaikan akses jalan, penerangan jalan, toilet portabel, layanan kesehatan, hingga pelebaran pintu masuk menuju lokasi kegiatan. Selain itu, 3.100 set kasur dan 260 unit AC disiapkan untuk kenyamanan muktamirin.
Akuntabilitas APBD Jadi Sorotan
Hadi Atmaji menegaskan bahwa status Jombang sebagai tuan rumah memang mengharuskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh. Namun, seluruh pembiayaan dan program penunjang harus tetap berada dalam koridor tugas pemerintah serta disesuaikan dengan kemampuan APBD.
"Pemkab wajib memberikan dukungan karena ini agenda nasional. Tetapi jangan sampai keluar dari tupoksi, harus disesuaikan dengan kemampuan APBD, dan yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan," ucap Hadi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa Pemkab Jombang tidak mengalokasikan dana hibah khusus untuk pelaksanaan muktamar. Seluruh dukungan pembiayaan disalurkan melalui anggaran yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Anggarannya ada di masing-masing OPD. Karena penetapan muktamar dilakukan dalam waktu yang relatif mendadak, maka kami menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran yang sudah tersedia," jelas Agus.
Hadi menambahkan, kesuksesan Muktamar NU bukan hanya tanggung jawab panitia penyelenggara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Keberhasilan penyelenggaraan harus berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Jangan sampai demi mengejar sukses penyelenggaraan, aspek akuntabilitas justru diabaikan. Dua-duanya harus berjalan beriringan," tandasnya.
Ditulis oleh: Aris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar